Perum Perhutani Harus Menghasilkan Pendapatan, Tapi Tetap Layani Masyarakat

29-05-2025 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Perum Perhutani di Malang, Provinsi Jawa Timur, Senin (26/5/2025). Foto: Chasbi/vel

PARLEMENTARIA, Malang -  Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin mengatakan bahwa Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) tidak hanya berbicara profit motive tetapi juga punya tanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan ke negara dan pelayanan ke masyarakat yang baik. 

 

“Perhutani itu kan Perum, bukan Persero, Perum itu kan bukan semata-mata profit motive tetapi juga ada pelayanan untuk masyarakat dan menghasilkan pendapatan ke kas negara,” katanya saat diwawancarai Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Perum Perhutani di Malang, Provinsi Jawa Timur, Senin (26/5/2025). 

 

Nantinya, Ia melanjutkan, jangan sampai manajemen bersembunyi dibalik hal tersebut dan beranggapan bahwa Perhutani tidak perlu mencari pendapatan untuk pendapatan negara dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

“Jadi ya tetap, walaupun tidak semata-mata mencari keuntungan pelayanan ke masyarakat harus baik juga, dan mencari keuntungan juga gitu, karena kami lihat potensi itu ada,” kata Politisi Fraksi PKS itu. 

 

Pihaknya (BAKN DPR) berharap agar ke depan Perhutani bisa banyak melakukan kerjasama dengan masyarakat dan mencari keuntungan yang banyak, “Bagaimana caranya mengelola 1,3 juta hektar itu bisa tetap profit, tidak ada alasan,” tutupnya. (cas, gal) 

BERITA TERKAIT
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...
BAKN Soroti Potensi Tumpang-Tindih BPK dan BPKP: Jangan Seperti Musuhan!
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta—Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Endipat Wijaya, meminta penegasan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi)...
Anggota BAKN Dorong BPKP Lebih Transparan Terkait Data PKKN
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Annisa M A Mahesa mengharapkan BPKP lebih terbuka terkait...
Soroti Perbedaan Data Kerugian Negara, BAKN Minta Penjelasan Posisi BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, meminta kejelasan posisi dan kewenangan Badan...